Selasa, 12 Juni 2012

STAF BPN PALOPO MURKA


WARTAWAN JADI BULAN-BULANAN AKSI PENGANIAYAAN
Palopo, SAKSI-
Perlindungan Wartawan di Kota Palopo kian memprihatinkan. Hal itu jelas tergambar dari ulah Birokrat dan Aparat Penegak Hukum di Kota berdimensi Religi tersebut, saat wartawan SAKSI mencoba menelusuri beberapa kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran yang marak terjadi.
Syaiful, Wartawan Tabloid Diplomat (Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan), Korban Penganiayaan Sapyuddin,SH,MH, (Kepala Seksi Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo), menuturkan kekecewaannya atas perlakuan penyelengara negara didaerah tersebut.

LEGIUM VETERAN PALOPO BERDAYAKAN MANIPULASI


Palopo SAKSI
Maraknya aksi penipuan di kantor administrasi veteran (minvet) di Kota Palopo - Sulawesi selatan, mengundang reaksi keras. Sejumlah unsur masyarakat mengecam dan meminta kepada instansi terkait untuk mengusut tuntas kasus itu tanpa tebang pilih.
Seperti dikemukakan Randum (73) salah satu dari sekian banyak korban di instansi itu, bahwa dirinya telah dizalimi dan ditipu oleh oknum pejabat minvet dengan modus memanipulasi nopor pokok veteran (NPV) anggota veteran, sehingga menimbulkan nomor NPV ganda.

OKNUM DINAS PENDIDIKAN BERDAYAKAN PUNGLI


Palopo, SAKSI-
Ulah Ant, Oknum Pegawai Negeri Sipil di Instansi Dinas Pendidikan Palopo meresahkan masyarakat, khususnya kalangan Guru.
Pasalnya, setiap kali hendak mengurus berkas, mereka (Guru, red) dibebani “Setoran Wajib” dari Pegawai Negeri sipil tersebut dengan kedok “Biaya Administrasi”. Pungutan tersebut pun semakin menggila, tatkala “Korban” yang datang itu hendak mengurus sesuatu yang berhubungan dengan keuangan.

DEPAG PALOPO RAWAN PUNGLI


·       DANA BEASISWA DIDUGA “DITILEP” OKNUM PEGAWAI
Palopo, SAKSI-
Sejumlah problem mewarnai pemberian bantuan “Beasiswa” bagi siswa miskin yang berada dibawah naungan Departemen Agama Kota Palopo.
Pasalnya, Dana Beasiswa yang seyogyanya diperuntukkan kepada siswa kurang beruntung tersebut, diduga telah menjadi “Sasaran Baru” para pejabat terkait.

DANA GRATIS TAHUN 2011 “MENGUAP”


SEJUMLAH ELEMEN MASYARAKAT MEMINTA APARAT BERTINDAK TEGAS
Palopo,SAKSI,-
Ironis, Pencairan Dana Gratis yang mencapai milyaran rupiah untuk Kota Palopo tak kunjung cair.
Dana Pendidikan gratis yang sedianya diperuntukkan bagi perkembangan dan peningkatan mutu pendidikan disinyalir “digagahi” sejumlah aparat terkait.

SERTIFIKASI PALOPO RAWAN PUNGLI


Palopo, SAKSI-
Guru bangsa menjerit. “Diberi namun tak pasti”. Mungkin inilah sekelumit gambaran yang menimpa sebahagian guru di Kota Palopo saat ini, khususnya mereka yang berniat mengajukan diri mendapatkan tambahan penghasilan melalui tunjangan “Sertifikasi”.
Pasalnya, Dana tunjangan yang seharusnya mereka terima tersebut, ternyata harus melalui berbagai proses panjang dan rumit. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, untuk mengurus berkas tersebut, mereka harus merogoh kantong untuk “memuluskan” proses pemberkasannya.

KETUA DPRD PALOPO “KEBAKARAN JENGGOT”

Palopo, SAKSI-
Tudingan sejumlah masyarakat yang menilai anggota DPRD Kota Palopo menjadi makelar bahkan bekerja sebagai pelaksana proyek serta menjadi penerima Dana Bansos, membuat sejumlah wakil rakyat tersebut kebakaran jenggot.
Tasik, Ketua DPRD Kota Palopo saat dikonfirmasi via telpon selulernya, dengan keras membantah tudingan tersebut. Saat ditanya lebih jauh tentang kebenaran informasi tersebut, Ketua perwakilan rakyat Kota Palopo itupun berang, dan balik memaki wartawan.

WALIKOTA PALOPO ABAIKAN REKOMENDASI BPK


Palopo, SAKSI-
Temuan BPK RI Perwakilan sul-sel, tahun 2011, terkait adanya berbagai penyaluran dana yang tidak sesuai dengan aturan, sejumlah pejabat teras pemkot Palopo yang disebut dalam laporan tersebut, tidak bergeming.

SETUMPUK KASUS MENGENDAP, KAPOLRES PALOPO BUNGKAM

SEJUMLAH MASYARAKAT, KORBAN DAN AKTIVIST LSM MEMINTA PEMERIKSAAN DAN PEMBERHENTIAN KASAT RESKRIM DAN KAPOLRES PALOPO.

Palopo, SAKSI-

Berbagai kasus yang kini ditangani Kepolisian Resort Kota Palopo, belum juga menunjukkan kejelasan, dan bahkan terkesan di Peti-Es-kan. Hal ini menimbulkan Keresahan dan Keprihatinan dikalangan masyarakat, khususnya para Korban/Pelapor, dan Aktivist LSM.
Yunus, Ketua TIM 7 Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (TIM 7 LPPNRI), menyayangkan sikap Kepolisian Resort Palopo, khususnya Kapolres dan Kasat Reskrim, yang terkesan tebang pilih dalam menuntaskan berbagai kasus yang mereka tangani.

KORBAN KDRT MENANTI KEPASTIAN HUKUM


Palopo, SAKSI-
“Bagai Pungguk Meridukan Bulan.” Inilah mungkin gambaran kalimat yang tepat atas Penantian Nwrn (33), terhadap Perlindungan dan Kepastian Hukum, yang didambakan atas kasus yang dilaporkan ke Mapolres Palopo beberapa bulan lalu.
Ibu rumah tangga, yang telah menjadi Korban Kasus KDRT, Perselingkuhan dan penelantaran Suami serta kini menjadi Korban Ketidak Pastian Hukum, sekarang hanya bisa pasrah melihat dan menyaksikan ulah Aparat penegak hukum yang berlindung dibalik seragam Polisi, mempermainkan nasibnya selaku korban dan perempuan yang tak berdaya.

KEPALA SDN SALUPIKUNG KEBAL HUKUM


BOS DAN BANTUAN SISWA MISKIN DISINYALIR DILAHAP
Palopo,SAKSI-
Pernyataan sejumlah guru dan staf SDN 54 Salupikung, Kota Palopo, terkait tindakan arogan dan adanya dugaan korupsi yang dilakukan Rusmiati,S.Pd, selaku Kepala Sekolah pada SDN tersebut, tidak membuat sang Kepala Sekolah jerah.

Senin, 11 Juni 2012

YAYASAN KARTIKA DIDUGA KANGKANGI ATURAN


DINAS PENDIDIKAN PALOPO DIMINTA TEGAS
Palopo, SAKSI -
Hal ini terungkap saat wartawan SAKSI mencoba menelusuri adanya laporan masyarakat terkait keberadaan Isnaini,S.Kom, seorang guru PNS yang mengajar pada SMK 2 Palopo, namun juga merangkap sebagai Kepala Sekolah Pada SMK Kartika Palopo tempat dimana ia mengabdi sebagai honorer.

TERKAIT SENGKETA LAHAN KELUARGA HJ. MARSIN MENANTI KEADILAN


Palopo, SAKSI –
Kasus sengketa lahan yang melibatkan Keluarga Hj.Marsin dan Keluarga Zainuddin, yang berujung pada dijadikannya Hj.Marsin dan Surianto sebagai tersangka dalam laporan Pemalsuan Surat, memunculkan banyak pertanyaan, sekaligus menuai kecaman keras dari sejumlah Aktivist LSM.
Pasalnya, Hj.Marsin dan Surianto yang dijadikan tersangka oleh pihak penyidik, serta berlarutnya ketidak jelasan perkara tersebut, dinilai sangat tidak beralasan. Hal itu diperkuat oleh pernyataan penyidik saat pertemuan antara penyidik dan Hj.Marsin yang dihadiri oleh Keluarganya(Hj.Marsin,red).

TERKAIT PENYIMPANGAN DI STAIN PALOPO, KAPOLRES LAMBAN, KAJARI TUTUP MATA


KAPOLDA DAN KAJATI SULSEL DIMINTA TURUN TANGAN
Palopo, SAKSI - 
Terkait dugaan penyimpangan di STAIN Palopo yang melibatkan Prof.Dr. H.M. Said Mahmud, Lc,MA, mantan Ketua STAIN Palopo (Setingkat Rektor, red) sebagai terlapor, sejumlah elemen Masyarakat menyesalkan langkah Kapolres dan Kejaksaan Negeri Kota Palopo serta meminta Kapolda dan Kajati mengambil langkah tegas.

SATU TAHUN SETENGAH MENGENDAP DI POLRES


KASUS STAIN PALOPO TAK KUNJUNG USAI
Palopo, SAKSI –
Penyalahgunaan keuangan negara dan berbagai dugaan tindak pidana yang dilakukan mantan Ketua STAIN Palopo Prof.Dr. H.M. Said Mahmud, Lc,MA, yang tak kunjung usai mendapat sorotan tajam dari sejumlah elemen masyarakat.

PUSTU MURANTE TAK SESUAI GAMBAR SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ...?

Palopo, SAKSI –
Perluasan Puskesmas Pembantu Murante yang terletak di Kelurahan Murante, Kecamatan Sendana, Kota Palopo yang tidak sesuai dengan gambar perencanaannya, menyimpan sejuta tanya bagi segenap masyarakat.

POLRES PALOPO TEBANG PILIH


Palopo, SAKSI-
Penanganan sejumlah kasus di Mapolres Palopo, terkesan tebang pilih. Setidaknya itulah yang dapat disimpulkan dari berbagai kasus yang telah lama dilaporkan, namun hingga saat ini belum juga dituntaskan.

PENIPUAN MEREBAK, KAPOLRES DIMINTA TEGAS


Palopo, SAKSI,-
Penipuan yang kini marak diwilayah Luwu Raya, Khususnya Palopo kian meresahkan masyarakat. Pasalnya, selain modus yang mereka gunakan “canggih”, pelakunyapun terbilang meyakinkan.
Rudy Hidayat Zakaria, keluarga sekaligus kuasa korban penipuan yang dilakukan oleh Modi Borang, salah satu Oknum Anggota LSM dikota Palopo, mengaku sangat kesal.

Penggunaan Dana DAK dan DPPIP Kota Palopo Bermasalah


Kajari Palopo Diminta Turun Tangan
Palopo – SAKSI,  Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) di kota palopo dinilai bermasalah. Kajari Palopo diminta tegas.
Pengalokasian Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) di Kota Palopo dengan total anggaran senilai Rp.13.877.900.000,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang diperuntukan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan ditingkat SD dan SMP tahun anggaran 2010 di Kota Palopo disinyalir bermasalah, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palopo diminta turun tangan.

PENGGUNAAN ANGGARAN DIPA


STAIN PALOPO “TERTUTUP”
Palopo, SAKSI,-
Pengalokasian Dana Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) STAIN senilai 25 Miliar untuk Tahun 2011 yang tidak transparan medapat kecaman dari sejumlah Aktivist dan Akademisi.
Sikap tertutup dan arogan yang ditunjukkan oleh Ketua STAIN saat diminta untuk memberikan informasi terkait penggunaan anggaran DIPA di Perguruan Tinggi tersebut, merupakan sebuah sikap pembangkangan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.

MARK UP :


PEMBANGUNAN GEDUNG SAODENRAE BERMASALAH
KAJARI DIMINTA TEGAS
Palopo, SAKSI –
Pembangunan Mega Proyek Gedung Serbaguna Saodenrae Convention Centre (SCC) Palopo, diduga bermasalah.
Salah satu yang menjadi sorotan publik terhadap pembangunan gedung tersebut yakni adanya dugaan penggelembungan anggaran (Mark Up). Hal ini dikemukakan seorang sumber SAKSI terpercaya. Menurutnya, pembangunan gedung tersebut harusnya hanya menelan anggaran sebesar Rp. 9,7 Miliar. Dengan rincian, Pembangunan fisik Rp. 9,1 Miliar, dan biaya Konsultant Project senilai ± Rp.600 juta. “Itu sudah diungkapkan pada saat ekspose pertama Pak.” Ungkap sumber tersebut.

KEPALA SMP SATU ATAP BASTEM KEBAL HUKUM


KAPOLRES MANDUL, BUPATI LUWU TUTUP MATA
Luwu, DP,-
Dugaan penyalahgunaan Dana BOS dan Anggaran Pembangunan SD-SMP Satu Atap Bastem yang dilakukan Herlina, Kepala SMP Satu Atap Bastem, yang hingga kini tidak jelas, membuat sejumlah Aktivist LSM bertanya-tanya.
Akbar Ramang, Ketua DPP LPPM Indonesia, yang melaporkan adanya dugaan penyimpangan disekolah tersebut, merasa apa yang mereka lakukan (Pelaporan,red), kurang mendapat respon positif dari Kepolisian Resort Luwu, serta seluruh instansi terkait.

MANAGEMEN PT.ASKES PALOPO TERTUTUP


PENYALURAN BANSOS DAN DANA BERGULIR TIDAK JELAS
Palopo, SAKSI-
Pengalokasian dan penggunaan sejumlah anggaran pada PT.ASKES palopo yang tidak jelas, menimbulkan pertanyaan serta sorotan tajam dari sejumlah elemen masyarakat.

JAKSA KESAL ...! MANTAN KETUA STAIN DIVONIS BEBAS


Palopo, SAKSI –
Putusan bebas terhadap mantan Ketua STAIN Palopo Prof.Dr. H.M. Said Mahmud, Lc,MA, atas kasus pembukaan Program Studi (Prodi) Ilegal di STAIN Palopo mendapat reaksi keras dari sejumlah pihak.
Graffit. L T K, SH, Jaksa Penuntut yang menangani kasus tersebut mengaku telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait kasus tersebut.

BKD KOTA PALOPO LALAI PNS MENERIMA GAJI GANDA


Palopo, SAKSI
Penerimaan gaji ganda dua Orang Anggota KPU Palopo mendapat sorotan tajam dari sejumlah elemen Masyarakat.
Maksum Runi, S.Ag, MH, Anggota KPU, sekaligus PNS yang bekerja dilingkup Departemen Agama Kota Palopo, yang coba ditemui wartawan DP, kamis, 10/11/2011, dikantor KPU Kota Palopo, tidak berada ditempat.