DIDUGA SAMSAT PALOPO BERDAYAKAN PUNGLI

Palopo, Saksi-

Terjadinya selisih pembayaran Pajak kendaraan bermotor di Kantor bersama samsat palopo, membuat sejumlah masyarakat bertanya-tanya.

Sejumlah sumber yang ditemui media ini mengaku menemui kejanggalan dalam pembayaran Pajak kendaraan bermotor.

Sumber terpercaya media ini menyebutkan bahwa perbedaan pembayaran diketahuinya saat akan melakukan pembayaran Pajak kendaraan miliknya.

“Waktu saya pertanyakan di salah satu anggota lalulintas yang ada ditempat itu (Kantor Samsat,red) saya diminta membayar satu juta empat ratus. Tapi saat masuk dipegawai dispenda, saya hanya diminta membayar delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah.” Ungkap sumber tersebut.

Saat watawan media ini mencoba melakukan penelusuran, ternyata ditemukan banyak masyarakat yang mengalami hal serupa.

Dari pantauan media ini, keresahan masyarakat tersebut timbul karena tidak adanya transparansi dan penjelasan kepada masyarakat tentang biaya apa saja yang dibebankan kepada mereka.

Menurut sejumlah masyarakat, hal ini sangat jauh berbeda dengan kondisi dikantor samsat kabupaten luwu, dimana pada kantor samsat kabupaten luwu, terpampang dengan jelas jenis dan besarnya jumlah pembayaran.

Terkait perbedaan pembayaran dikantor tersebut, yang hingga saat ini masih menjadi bahan perbincangan dikalangan masyarakat, sejumlah elemen masyarakat merasa sangat prihatin, dan meminta penanggungjawab kantor tersebut untuk menjelaskannya kepada publik.

Akbar Ramang, Ketua Dewan Pimpinan Pusat LPPM Indonesia, yang ditemui wartawan media ini disela-sela kegiatannya, meminta agar pejabat para Publik, khususnya yang berada dikantor samsat palopo betul-betul mampu bekerja secara profesional.

Menurut Akbar, keresahan seperti ini timbul karena kurangnya perhatian dan tidak profesionalnya para Pejabat yang bertanggungjawab pada instansi/lembaga yang bersangkutan.

Lebih jauh, Akbar mengindikasikan bahwa kejadian seperti ini sebenarnya sudah diketahui oleh para pimpinan, namun terkadang dibiarkan berlarut.

“Kan tidak masuk akal, jika kejadian seperti ini terjadi dan pimpinannya mengaku tidak tahu.”ketusnya.

“Inikan Instansi pemerintah pak. Harusnya kalau pimpinan dalam sebuah lembaga betul-betul profesional, mereka pasti mampu menjelaskan kepada publik, apa dan mengapa hal ini terjadi. Tapi dikantor tersebut, masyarakat sangat sulit menemui penanggungjawabnya. Ada apa sebenarnya dikantor samsat hingga pimpinannya sangat sulit ditemui.” Tutur Akbar heran.

Tanggapan tersebut, pun diamini Musnahar, salah satu rekan Akbar yang juga aktif dalam menyuarakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut musanahar, apa yang terjadi dan dialami sejumlah masyarakat dikantor samsat palopo, sudah layak menjadi bahan untuk melakukan penelusuran lebih jauh.

“Ini sudah mengindikasikan adanya penyimpangan dan tindak pidana korupai berupa Pungutan Liar”. Terang Musnahar.

Kepada wartawan media ini, Musnahar menduga bahwa telah terjadi pungutan liar dalam bentuk penggelembungan pembayaran kendaraan bermotor.

Olehnya itu, Musnahar meminta aparat terkait tidak menutup mata menyikapi permasalahan ini.

“Tolong, jangan sampai para pejabat terkait menutu mata. Ini sudah sangat meresahkan, dan merugikan masyarakat.”tegasnya.

Wartawan media ini yang coba menemui Iptu Fitriawan, Kanit Regident samsat palopo pun menemui hal serupa.

Beberapa kali coba ditemui dikantornya, perwira polri berpangkat Iptu tersebut tidak dapat ditemui. Handphonenya pun tulalit. (Andi/Sl).