PEMBUATAN E-KTP AMBURADUL

PEMERINTAH SALING LEMPAR TANGGUNGJAWAB

Palopo, SAKSI,-

Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), yang sejatinya, untuk mengurangi banyaknya data penduduk fiktif.

Namun, yang terjadi di Kota Palopo justru terbalik. Pasalnya, pembuatan E-KTP di Kota Palopo, tidak mengakomodir seluruh masyarakat.

Ironisnya, saat masyarakat mencoba mendatangi Pihak Kelurahan, mereka diarahkan ke Dinas Kependudukan & Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mengecek datanya.

Saat mendatangi Dinas Dukcapil, masyarakat justru disuruh kembali kekelurahan setempat untuk mempertanyakan datanya dikelurahan.

“Manami yang mau diikuti pak. Dilurah, nabilang didinas. Didinas, nasuruhki lagi ke Lurah. Pusingki ini pak.” Tutur Bahri, warga Jl. Cakalang, Palopo.

Kejadian ini sungguh meresahkan, merugikan, sekaligus memilukan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

Keresahan masyarakatpun kian bertambah dengan beredarnya informasi, Pembuatan E-KTP tahun depan (tahun 2012) akan dikenakan biaya sebesar 150 ribu rupih per KTP.

Juita (30) masyarakat kelurahan Salekoe, yang ditemui sedang menunggu untuk bertemu Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil menuturkan jika dirinya harus bolak-balik hanya untuk mempertanyakan, mengapa mereka tidak mendapat panggilan untuk foto KTP.

Menurut Juita, Pendataan pembuatan E-KTP, tidak dilakukan dengan baik oleh aparat terkait. “Mungkin hanya dikantor saja menulis pak,” ungkapnya.

Ardi (31), warga kelurahan Benteng, yang juga datanya tidak terhapus pada dinas kependudukan, merasa ada sesuatu yang aneh dari terhapusnya sejumlah nama dari data Dinas Kependudukan Palopo.

“Jangan-jangan ini akal-akalan pemerintah supaya masyarakat yang terhapus datanya membuat KTP-nya belakangan, dan mereka membayar. Bayangkan pak. 500 orang saja, pemerintah sudah dapat 75 Juta.” Ungkapnya kesal.

Seorang Lurah yang ditemui SAKSI, mengatakan jika kesalahan ini bukan dari mereka. “Ini bukan kesalahan kami Pak.” Jawab Oknum Lurah tersebut sambil berlalu meninggalkan wartawan.

Andi Rahmat, Kepala Dinas Kependudukan yang coba dikonfirmasi terkait terhapusnya sejumlah data penduduk pada Dinas Kependudukan, tidak bisa ditemui. “Bapak lagi keluar. Tidak tau kembali atau tidak.” Jawab staf didinas tersebut.

Menanggapi hal itu, Andi Makkasau, Aktivist muda kota Palopo, meminta agar pemerintah, khususnya Kota Palopo, lebih memperhatikan berbagai aspek dalam menentukan sebuah kebijakan.

“Sekarang, Pemerintah seolah tidak perduli lagi kondisi masyarakat. Ditambah lagi, keberadaan pegawai yang hanya datang, kemudian menunggu pulang, sehingga mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya selaku pelayan masyarakat.” Jelas Andi Makkasau. (Mursal/Syl).