POS EKONOMI RAMPOANG BERDAYAKAN PUNGLI

KAPOLRES PALOPO DIMINTA TEGAS

Palopo, Saksi-

Penghapusan retribusi di Pos-Pos ekonomi sebagaimana yang diinstruksikan oleh BPK RI, ternyata tidak mengendurkan niat oknum tertentu untuk tetap menjalankan retribusi tersebut.

Anehnya, penarikan retribusi liar tersebut terjadi dihadapan para pejabat, bahkan dihadapan aparat penegak hukum, namun para pejabat dan aparat penegak hukum tersebut seolah tidak melihat dan tidak tahu.

Dari pantauan media ini dilapangan, salah satu Pos yang tidak pernah berhenti menjalankan praktek Pungutan liar tersebut, yakni Pos Ekonomi Rampoang.

Beberapa supir Truk yang ditemui tengah berhenti dan menyerahkan sejumlah uang di Pos tersebut, mengaku jika mereka dikenakan pungutan yang bervariasi.

Sebuah kendaraan Pick Up mini bus yang ditemukan menyerahkan uang senilai 10 ribu, mengaku terpaksa harus “menyetor”, karena mereka takut dikejar oleh “Preman” yang disuruh oleh petugas jaga.

“Kami takut pak. Kalau kita tidak berhenti, mereka menyuruh anak preman yang sudah mabuk mengejar kita.” Ungkap sopir minibus tersebut.

Seorang pegawai Dispenda yang ditemui diPos ekonomi tersebut pun tak dapat mengelak, saat didapati menerima uang dari sejumlah supir yang singgah di Pos tersebut.

Kepada Wartawan media ini, Oknum pegawai Dispenda tersebut mencoba mengelak serta mengaku tidak pernah memaksa para supir untuk berhenti, apalagi sampai meminta uang kepada para Supir.

Namun saat wartawan DP sementara berada di Pos tersebut, beberapa Truk dan Minibus pick up singgah, karena diberhentikan oleh beberapa orang pemuda yang sudah berada di Pos tersebut sebelum wartawan DP tiba.

Dari para supir yang singgah tersebut diketahui jika mereka setiap kali melintasi Pos tersebut harus menyerahkan uang kepada petugas piket.

Dari lima orang supir yang singgah saat itu, Petugas Piket mengantongi setoran sebesar 55 ribu rupiah.

Yang lebih mengagetkan lagi, tatkala sebuah Mobil Patroli Polres Palopo melewati Pos tersebut, lalu disampaikan tentang adanya Pemerasan dan Pungli ditempat tersebut, anggota Patroli tersebut hanya termangu dan mengangguk, tanpa melakukan sesuatu.

Kepada Wartawan yang berada ditempat tersebut, Komandan Patroli mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali memperingati.

Menanggapi kejadian tersebut, Aktivist Koalisi LSM-Pers meminta Kapolres Palopo untuk melakukan penertiban terhadap aparat yang nakal dan tidak mampu menjalankan tugasnya selaku penegak hukum.

Akbar Ramang, Ketua DPP LPPM Indonesia, bahkan menantang Kapolres Palopo yang baru untuk lebih tegas dalam melakukan upaya penegakan supremasi hukum, khususnya yang menyangkut tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Kami sangat berharap, Kapolres Palopo yang baru bisa lebih tegas dalam melakukan penegakan supremasi Hukum, khususnya dalam hal melakukan upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”tegasnya.(Mursal/Andi/Sl).